Cibubur, Rasilnews — Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Fatimah Az-Zahra Thalib, menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah, pembatasan aksi mahasiswa, hingga arah komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto.
Fatimah menyoroti peristiwa demonstrasi mahasiswa yang disebutnya sempat mengalami penghadangan di berbagai rute meski telah mengajukan pemberitahuan resmi kepada aparat. Menurutnya, kondisi itu membuat mahasiswa kesulitan menjalankan aksi, termasuk dalam memenuhi kewajiban ibadah Jumat di tengah perjalanan aksi.
“Kami sudah mengirimkan pemberitahuan aksi, tetapi tiba-tiba dihadang di berbagai rute. Kami sampai harus muter-muter untuk mencari tempat salat Jumat,” ujar Fatimah dalam Dialog Topik Berita Radio Silaturahim, Jumat (19/6/2026).
Selain persoalan kebebasan menyampaikan aspirasi, Fatimah juga mengkritik sejumlah program pemerintah yang dinilai belum memiliki arah yang konsisten, termasuk perdebatan mengenai efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya mengalami perubahan orientasi dari isu stunting menjadi ekonomi, namun belum terlihat hasil yang jelas di lapangan.
“Tujuan program-program itu masih gamang, berubah-ubah, dan kami melihat ada pemborosan dalam implementasinya,” katanya.
Fatimah juga menyoroti kekhawatiran mahasiswa terhadap apa yang ia sebut sebagai meningkatnya peran militer dalam ruang sipil, yang menurutnya menjadi ironi ketika aspirasi mahasiswa justru berhadapan dengan aparat keamanan dalam aksi di lapangan.
Fatimah menekankan pentingnya komunikasi langsung antara kepala negara dan rakyat, termasuk dalam merespons kritik publik.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto perlu tampil lebih terbuka dan tidak menyerahkan seluruh komunikasi publik kepada pihak lain.
“Presiden harus menjadi juru bicara rakyat juga. Ketika ada kritik, seharusnya bisa disampaikan langsung dengan sikap yang gentleman,” ujarnya.
Fatimah juga menyoroti pentingnya empati dalam komunikasi politik, agar tidak terjadi kontradiksi antara pengakuan terhadap aspirasi rakyat dan tudingan negatif terhadap kelompok pengkritik.
Selain isu politik, Fatimah yang juga mahasiswa kedokteran menyoroti kondisi layanan kesehatan nasional, terutama sistem BPJS Kesehatan yang menurutnya masih menyulitkan masyarakat.
Ia mencontohkan keterbatasan layanan bagi pasien yang membutuhkan penanganan ganda antara fisik dan mental, serta panjangnya antrean yang berdampak pada kualitas layanan dokter.
“Masyarakat sering kali harus memilih antara layanan mental atau fisik karena keterbatasan sistem. Ini sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.
Fatimah juga menanggapi perbedaan sikap di kalangan mahasiswa terkait aksi dan respons politik. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
“Tidak apa-apa berbeda pendapat, yang penting ada argumen yang logis dan berbasis sains. Demokrasi itu seharusnya berisi substansi, bukan sekadar kepentingan,” katanya.
Menutup wawancara, Fatimah menyampaikan harapan agar kebijakan negara tidak hanya fokus pada program bantuan sesaat di sekolah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya kondisi orang tua yang sehat dan mampu secara ekonomi sehingga anak-anak tidak hanya bergantung pada bantuan institusional. “Saya ingin bukan hanya anak-anak yang makan bergizi di sekolah, tetapi keluarganya juga bisa hidup layak dan sehat di rumah,” ujarnya.
